Jumat, 18 Desember 2020

"Dokter Gelandangan" Michael Leksodimulyo


Oleh Sumanto Al Qurtuby 
Direktur Nusantara Institute, dosen King Fahd University, dan senior fellow Middle East Institute 

Bagi warga dan arek-arek Surabaya dan sekitarnya mungkin tidak asing lagi dengan nama Michael Leksodimulyo yang populer dengan sebutan "Dokter Spesialis Gelandangan". Julukan ini disematkan kepadanya lantaran Dokter Michael, melalui "klinik keliling", menyediakan pelayanan dan pengobatan gratis pada kaum dhuafa atau fakir-miskin yang tinggal di kompleks-kompleks kumuh, kolong jembatan, area pemakaman dlsb. 

Karena aktivitas sosial dan dedikasi kemanusiaan yang ia lakukan bersama Yayasan Pondok Kasih, dokter Katolik-Tionghoa ini berhasil meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI hingga WHO (World Health Organization). 

Tadi malam, Dokter Michael diundang sebagai narasumber (narsum) diskusi (via Zoom) oleh Perkumpulan Boen Hian Tong, Semarang, yang dikelola oleh sahabatku Pak Harjanto Halim. Karena tertarik, saya sempatkan untuk mengikuti diskusi bertema "Tionghoa Mengabdi" ini. 

Dari awal hingga akhir saya mendengarkan dengan seksama kisah-kisah heroiknya selama 13 tahun belakangan ini dalam mengabdi pada kemanusiaan, khususnya para manusia yang hidup mereka tidak beruntung secara finansial-ekonomi, yaitu kaum fakir-miskin, khususnya kaum fakir-miskin kota, baik yang balita maupun lansia, dari berbagai latar belakang etnis dan agama. 

"Saya melayani siapa saja yang membutuhkan pengobatan dan pertolongan dari etnis dan agama mana saja: Katolik, Protestan, Muslim, Buddha dan bahkan mereka yang tak beragama atau tidak mengakui Tuhan sekalipun," paparnya. Dokter Michael yang bernama Tionghoa Tan Kian Gwan ini (mohon maaf kalau saya salah menulisnya) juga melayani kaum fakir-miskin di wilayah atau "kantong-kantong" konservatif-agama. 

Awalnya, tak jarang dia dimaki-maki oleh sejumlah orang dituduh melakukan "Kristenisasi" atau dituduh "Cino medit metitit" (pelit) karena hanya memberi sembako, mi instan, atau makanan. Bukan hanya itu saja. Ia juga pernah diusir, dilempar dengan makanan yang ia berikan, atau bahkan diludahi. 

Tapi Dokter Michael bergeming. Ia tak memperdulikan semua itu. Ia tetap tersenyum, sabar, tabah, dan terus datang & melayani mereka yang membutuhkan hingga akhirnya mereka menyadari kalau apa yang Dokter Michael lakukan adalah murni pelayanan dan pengabdian kemanusiaan yang didasari pada spirit cinta-kasih tanpa embel-embel ormas, parpol, dan agama tertentu. "Mereka yang dulu sempat mencurigai, membenci, dan memusuhiku, kini jadi mendukungku," katanya. 

Bahkan di era awal Covid (sekitar Maret - Juni, 2020) di saat banyak dokter dan suster tiarap tak mau memberi pelayanan karena takut, ia rela "blusukan" ditemani istri tercintanya yang selalu mendukungnya. "Ditemani istriku, saya keliling membagikan sembako maupun memberi pengobatan gratis pada warga miskin di masa-masa awal Covid," ungkapnya. "Sekarang ada lebih dari 360an yang menjadi relavan," tuturnya. 

Dokter Michael dan Yayasan Pondok Kasih bahkan tidak hanya bergumul di bidang pengobatan gratis saja tetapi juga bergerak di kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang dihadapi warga fakir-miskin kota. Misalnya, membantu usaha mandiri kecil-kecilan, berternak atau bercocok tanam sistem hidroponik dlsb. Ia juga memprakarsai pendirian mushala, sekolah dan “tempat ngaji” untuk anak-anak Muslim yang tinggal di kompleks kumuh. “Saya sering memberi ‘sekolah Minggu’ disini tapi bukan untuk mengkristenkan mereka melainkan untuk berbagi tentang pentingnya cinta-kasih pada sesama umat manusia dan makhluk Tuhan,” terangnya.   

***

Apa yang menyebabkan dokter Michael memilih jalan menjadi "dokter gelandangan"? Momen apa yang membuatnya pindah haluan menjadi “dokter keliling” melayani warga miskin kota? Peristiwa apa yang membuat dokter Michael memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil direktur RS Adi Husada, Surabaya, dan memilih sebagai “dokter blusukan”? 

“Suatu saat,” dokter Michael mengisahkan, “Saya diajak jalan-jalan oleh Ibu Hana Amalia Vandayani, Ketua Yayasan Pondok Kasih, untuk mendatangi warga miskin yang tinggal di tempat-tempat kumuh, kolong jembatan, atau kompleks pemakaman yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Di tengah jalan kami memergoki orang tua berpenampilan lusuh dan berjalan “ngesot” terseok-seok mencoba menyeberang jalan raya. Seketika Ibu Hana minta turun dari mobil. Ia kemudian berlari menuju orang tua itu kemudian memeluknya erat dengan penuh kasih. Ibu Hana kemudian mengatakan padaku, orang tua ini dan fakir-miskin lain adalah mutiara Tuhan. Jika kamu merasa mencintai Tuhan, maka cintailah mereka dengan segenap hati dan pikiran.” 

Momen itu telah meruntuhkan hati doker Michael. Sesampai di rumah dia menangis sesenggukan hingga sang istri bertanya-tanya. Ada apa? Dipecat dari Rumah Sakit? Dokter Michael kemudian mengisahkan pengalamannya pada istri tercinta. Tak lupa ia mengutarakan maksudnya untuk mengajukan pengunduran diri sebagai wakil direktur RS Adi Husada supaya lebih fokus melayani masyarakat miskin kota yang membutuhkan pertolongan kesehatan dan pengobatan. Maka begitulah ia kemudian bergabung dengan Yayasan Pondok Kasih. 

Selama ini, sebelum bergabung dengan Yayasan Pondok Kasih, dokter Michael merasa bersalah karena belum memenuhi “janji seorang dokter” dan belum mengabdi secara maksimal pada warga fakir-miskin. Padahal, ia sendiri berasal dari keluarga miskin. Orang tuanya adalah penjual pakaian di Pasar Turi, Surabaya. Karena itu mereka hanya bisa menangis saat Micahel remaja mengutarakan niatnya ingin kuliah di Fakultas Kedokteran yang tentunya sangat mahal. Meski orang tua membujuknya untuk mengurungkan niatnya karena tak mampu membiayainya, Michael bergeming. Ia bersikeras ingin menjadi dokter. 

Tuhan pun akhirnya mendengar – dan mengabulkan – niat dan keinginannya. Maka, ia pun mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Sam Ratulangi, Manado. Tetapi karena tidak punya uang cukup untuk biaya perjalanan, akhirnya ia pun naik kapal barang dan terlunta-lunta di lautan. Di Manado pun ia sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga supaya dapat tempat untuk tinggal dan makan.  

Kini dokter Michael sudah memenuhi janjinya. Ia pun merasa lebih bahagia dengan jalan barunya yang ia tempuh itu. Tak lupa ia berterima kasih pada warga fakir-miskin yang telah membukakan mata-hatinya dan menunjukkan jalan baginya untuk mendapatkan “mutiara-mutiara” Tuhan yang terpendam di tempat-tempat kumuh, panas, dan pengap, bukan di tempat-tempat ibadah yang indah, ber-AC, dan megah. 

Jabal Dhahran, Jazirah Arabia

Minggu, 13 Desember 2020

TENTANG HRS: JANGAN BERGEMBIRA TERLALU DINI I


Publik harusnya bertanya, mengapa HRS sedemikian mudah menyerahkan diri. Jawaban paling praktis selalu pada ia sudah ditinggalkan bohirnya. Lalu spekulasi akan muncul di belakangnya. Sebenarnya siapa sebenarnya bohirnya? Jawaban paling gampang akan mengarah pada Aliansi 3C. Ketiganya mengarah pada tiga dinasti yang berbeda itu. Yakin? 

Saya kok tidak. Mereka memang satu kepentingan, tapi sesungguhnya tiga kepentingan yang tak pernah ketemu. Saling memanfaatkan, tapi sesungguhnya saling tidak suka dan sebenarnya juga sulit akan bersatu di satu kubu. Saya bayangkan kalau, mereka bersatu itu. Ibaratnya HRS dan FPI itu seolah event organizer yang ngadain Pensi, lalu ketiganya jadi sponsor gitu? Kok enak. 

Sependek yang saya tahu, Cendana itu baru bergerak bila harta kekayaan tinggalan Suharto diutak-atik. Cikeas itu akan mulai menunjukkan sungutnya, kalau kasus2 korupsi dibicarakan lagi. Sedangkan JK bereaksi ketika utang2nya tak terbayar. Makanya, indikasi terkuat mengarah pada JK, yang memang harus menghadapi tuntutan ini itu dari berbagai pihak. Itu pun, tidak secara langsung megarah pada dirinya. Keluarga besarnya sih iya.

Lalu siapa...

Masalahnya publik itu kadang melihat politik praktis juga kadang terlalu praktis. Contoh paling akhir adalah kasus Sigi. Sejauh yang saya amati dan pelajari, tak ada indikasi atau bukti apa pun sejauh ini bahwa Kelompok MIT pimpinan Ali Kalora adalah pelakunya. Tapi publik lalu membelokkan kasusnya, pada kenapa Jokowi lambat bereaksi. Atas tuntutan publik, lalu tiba2 Jokowi bereaksi dan upaya pengejaran siapa yang dianggap teroris bergerak. 

Polisi dan TNI lalu mengamini. Ikut ngombyongi bahwa teroris ini jahat dan keji, dsb-nya. Referensi-nya adalah peristiwa beberapa tahun sebelumnya. Tak pernah ada bukti sama sekali, bahwa itu pelakunya adalah siapa yang dituduhkan itu. Saya pikir, stigma publik memang luar biasa. Kadang ngawurnya juga sama keterlaluannya, saat menanyakan dimana suara Komnas HAM. Lah Komnas HAM itu justru harus hadir jika ada indikasi aparat negara terlibat dalam suatu kasus.

Lah siapa pun yang terlibat dalam kasus Sigi bukankah yang dituduh adalah teroris, yang jelas itu wilayah kriminal. Lah kalau Komnas HAM akhirnya turun, tentu atas desakan publik. Oleh siapa yang kadang sombong, dengan gaya bahasa sok iye: kemana uang pajakku yang digunakan para komisioner HAM itu? Namun bukankah dengan bergerak mereka, harusnya muncul kecurigaan "jangan2 ini permainan intelejen"? Pekok berjamaah!

Pun dalam kasus HRS ini? 

Pertanyaannya, harusnya kenapa sejak dari kepulangannya dia dibiarkan terus menerus membuat kesalahan. Jemaahnya membuat kerusakan di fasilitas publik. Lalu justru ditoleransi oleh pihak PT Angkasa Pura. Lalu mengadakan pesta hajatan besar2an yang dibiarkan Gubernur dan Polda-nya. Dan atas nama apa pun akhirnya terselenggara. Dan terakhir adalah kucing2an yang terjadi atas nama protokol kesehatan. Pemeriksaan Covid yang akhirnya menyasar banyak orang juga.  

Dan ujungnya adalah peristiwa penembakan 6 orang yang dianggap menyerang polisi yang menguntitnya. Lepas dari tak adanya rekaman, atau pun rekonstruksi peristiwa. Menunjukkan semua sesuai skenario yang direncanakan, semua menjadi utuh dan sempurna. Karena itu, sangat bisa dipahami mengapa akhirnya HRS betul2 habis dan menyerahkan diri tanpa kawalan. Sebuah anti-klimaks yang luar biasa.

Bagian yang publik tidak tahu. Baiklah saya sedikit ceritakan, walau saya sadar bahwa hal ini akan dibantah....

Posisi PDI-P akhir2 selalu diam, tapi sesungguhnya justru menunjukkan kematangan dan kecerdasan yang luar biasa dalam bermain politik. Ia sangat menguasai dan memanfaatkan kekuatan intelejen yang menjadi alat permaianannya. Ia tahu bahwa kekuatan negara adalah bdengan bagimana menjalankan kekuatan telik sandinya. 

Salah satu buktinya, apakah ia bereaksi keras ketika kadernya JPB ditangkap KPK? Pimpinan partai tahu, tiba2 JPB jadi sangat serakah, jumlah duit yang dikorup itu tak hanya sekedar 17 M sebatas di DKI Jakarta. Tapi nyaris, belasan trilyun. Kemana larinya? Nah itu, cerita lain. Kata kunci-nya justru di lingkaran hobi lamanya itu.

Bukti lain, kemenangan di banyak Pilkada yang sebelumnya bikin heboh publik dengan apa yang dituduhkan "politik dinasti".  Dimana disinyalir 53 peserta Pilkada 2020 yang merupakan keluarga atau kerabat pejabat. Dimana sebagian besar memang adalah kader partai ini. Sialnya bukti lainnya juga muncul, bahkan ketika dikeroyok pun, seperti di Pilkada Kota Surabaya tetap menang telak. Dan tak bisa disanggah, PDI-P menang besar...

Lalu apa yang terjadi pada HRS kaitannya PDI-P? 

Tersiar kabar, bahwa kalau tidak dipakai lagi oleh Sidikasi 3C itu. FPI dan HRS akan digunakan oleh PDI-P sebagai "ice breaker",  pemecah suara umat Islam. Ia akan diberi ruang sedemikian rupa oleh partai paling besar dan berkuasa, secara langsung maupun tidak langsung untuk merangkul kelompok2 Islam konservatif. Artinya untuk menyaring kelompok Islam ini, harus dicarikan "musuh bersama". Dan tampaknya itu berhasil...

Indikasinya apa? Ia hanya dituduh melanggar protokol kesehatan. Yang jelas hukumannya paling minimal. Jangan2 malah cuma denda. Tak lama, ia akan dibebaskan. Tentu dengan berbagai deal2 baru tentu saja. Lalu, bohir-nya berpindah tangan. Sementara bohir lamanya tumbang, tersandera, atau bahkan gulung tikar. Untuk yang terakhir saya tidak yakin, tak pernah ada "bohir politik" benar2 gulung tikar di Indonesia. Tak ada, sebut satu saja!

Yang ada adalah anak wayang yang lenyap atau dilenyapkan. Dalang tetaplah ada, karena mereka tetap dibutuhkan sebagai "teman sepersalahan".  Ia akan punya peran baru dengan bohir baru. Itu strategi dahsyat, banjir bandang segara asat. Apakah itu benar PDI-P. Saya enggan menjawab...

Bagi saya cara memahami FPI dan HRS itu, dengan cara melihat foto di bawah ini. Glorifikasi mimpi mereka adalah punya pasukan gagah dengan pesawat tempur canggih. Sayangnya hanya terwujud dalam panggung karnaval. 

Begitu dirinya, begitu pula coro2nya. Selamanya alat, selamanya wayang!
.
.
Andi Setiyono Mangunprasojo

Sabtu, 12 Desember 2020

Jokowi Ajak Elon Musk Luncurkan Roket SpaceX di RI

 Elon Musk Akan Luncurkan Roket SpaceX di RI



CEO Tesla Elon Musk berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jokowi ngobrol bareng Elon Musk lewat telepon.

Dalam keterangan Kemenkomarves, Jokowi dan Luhut melakukan pembicaraan melalui telepon bersama Elon Musk pada Jumat kemarin. Pembahasannya mengenai peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla.

"Pembicaraan ini membahas mengenai peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla di Indonesia," bunyi keterangan tersebut, dikutip Sabtu (12/12/2020).

Jokowi dan Elon Musk bertukar informasi mengenai industri mobil listrik dan komponen utama baterai listrik.

Selain itu, Jokowi juga mengajak Tesla untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat landasan alias launching pad roket Space X.

"Presiden RI Joko Widodo juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad Space X," dikutip dari keterangan tertulis tersebut.

Elon Musk pun menanggapi undangan Jokowi itu, dia berencana mengirimkan timnya ke Indonesia pada bulan Januari 2021 untuk menjajaki semua peluang kerjasama tersebut.


SUMBER

Beda Pilihan Politik Pilkada, Rumah Warga di Manggarai Dibongkar

 Beda Pilihan Politik Pilkada, Rumah Warga di Manggarai Dibongkar

Keterangan foto: Rumah milik Albertus Poing, warga Desa Lante yang dibongkar karena beda pilihan politik Pilkada Manggarai, 9 Desember 2020. Foto: Engkos Pahing.
RUTENG - Dikarenakan berbeda pilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di kabupaten Manggarai, Albertus Poing, warga Dusun Tanah Rata, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, terpaksa memindahkan rumahnya.

Pemilik lahan tidak senang Albertus Poing memilih calon lain. Penyebabnya, dia menempati tanah milik Yustinus Samar yang berbeda pilihan pada Pilkada di kabupaten itu.


Pembongkaran rumah tersebut terjadi pada, Jumat (11/12/2020) Siang, dua hari setelah pemilihan Bupati dan Wakil di Kabupaten itu.


Informasi yang dihimpun media ini, Albertus Poing, yang menumpang membangun rumah diatas tanah milik keluarganya di Dusun Tanah Rata, Desa Lante, kecamatan Reok Barat disuruh untuk membongkar rumahnya.


Kepada media ini, Egiyana Triastuti istri dari Albertus Poing menjelaskan pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada pukul 14.00 Wita, pemilik lahan menemui suaminya di rumah milik Dame Mbajang dan mendesak segera bongkar rumah.


“Saya bersama suami memang bagi suara untuk dukung dua kandidat, itu alasannya pemilik lahan usir kami,” jelas Egiyana Triastuti kepada media ini.


ADVERTISEMENT

Pembongkaran rumahnya tersebut, kata Egiyana, atas perintah pemilik lahan. Saat itu, ia diminta secepatnya pindah karena kesal tidak ikut mendukung calon dukungan pemilik lahan.


Menurut warga yang enggan dimediakan namanya mengatakan pemilik tanah menyuruh membongkar rumah Albertus Poing karena beda pilihan pada Pilkada kabupaten Manggarai.


”Poing terpaksa bongkar dan pindahkan rumah. Itu gara-gara beda pilihan dengan sang pemilik tanah,” Jelas warga desa Lante.


Saat ini rumah milik Albertus Poing yang selama ini ditempati di lokasi milik Yustinus Samar dipindahkan ke tanah milik warga Fransiskus Juang di Desa Lante.


Rumah semi permanen milik Albertus Poing tersebut dibongkar, dan dibantu beberapa warga sekitar untuk bisa diangkat ke lokasi yang baru berjarak kurang lebih 300 meter.

Ia beruntung masih ada warga yang mau meminjamkan tanahnya untuk ditempati sementara.

[url]https://kumparan.com/florespedia/beda-pilihan-politik-pilkada-rumah-warga-di-manggarai-dibongkar-1ul6F3RVJFK/full [/url]

Politik Dinasti atau bukan?


Jokowi itu bukan pelopor politik dinasti. Politik begitu sudah ada sebelumnya. Ia cuma meneruskannya. Ia jadi sorotan, karena tadinya dicitrakam berbeda. Ternyate, same aje.

-------
Politik Dinasti atau bukan?

"Jadi, kalau yang namanya dinasti politik di mana dinasti politiknya. Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu. Ya saya kan ikut kontestasi, bisa memang bisa kalah, bisa dicoblos bisa tidak. Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya dan ini kan kontestasi bukan penunjukan."
Itu adalah ucapan Gibran Rakabuming Raka soal statusnya sebagai calon Wali Kota Solo. Ada yang beropini bahwa status itu membuat Presiden Joko Widodo menjalankan politik dinasti, dengan memasukkan anggota keluarganya ke kancah politik. Menurut Gibran, dengan alasan yang dia kemukakan tadi, ini bukan politik dinasti. Ini politik biasa saja.

Gibran memang bukan orang pertama yang jadi politikus dengan modal bapak atau kakek. Di Indonesia hal itu sudah lama ada. Presiden kelima RI Megawati adalah anak Presiden Soekarno. Lalu anak Megawati sekarang jadi Ketua DPR. Agus Harimurti Yudhoyono dicalonkan oleh partai bapaknya dalam Pilkada DKI pada 2017. Masih ada banyak lagi contoh lain. Kasus Gibran sama sekali tidak istimewa.

Yang membuat pencalonan Gibran ini istimewa adalah pernyataannya sendiri. Setahun yang lalu ia membuat pernyataan tentang politik dinasti itu. Waktu itu ia bicara soal kemungkinan dia terjun ke politik. Menurut dia, kalau itu terjadi, maka itu adalah politik dinasti. Tapi sekarang dia terjun ke politik, dan dia mengatakan bahwa ini bukan politik dinasti. Gibran sudah mengubah pendiriannya. Itu sebuah modal besar untuk jadi politikus. Politikus harus pandai mengubah-ubah pendirian.

Tapi benarkah terjunnya Gibran ke politik adalah praktik politik dinasti? Atau, benarkah kalau prosesnya adalah pemilihan maka itu bukan praktik politik dinasti seperti kata Gibran?

Dalam sistem politik kita sekarang tak mungkin seseorang jadi kepala daerah tanpa pemilihan. Kalau alasan yang disampaikan Gibran tadi dipakai, maka tak mungkin ada politik dinasti di negeri ini. Artinya, kalau ada orang-orang yang menduduki jabatan sekeluarga atau turun-temurun, maka itu pun tak boleh disebut politik dinasti.

Kalau sekadar berpegang pada formalitas, seandainya Gibran ditunjuk oleh bapaknya menjadi menteri pun sebenarnya tak salah. Menunjuk menteri adalah hak prerogatif presiden. Siapa pun yang ditunjuk presiden, bila sesuai dengan syarat-syarat formal, maka ia sah menjadi menteri. Tapi tentu masyarakat akan ada yang berpendapat bahwa itu adalah politik dinasti. Artinya, untuk menentukan ini politik dinasti atau bukan, pembahasan dalam tingkat formal saja tak cukup.

Lalu, apa parameter yang mau kita pakai untuk menilai? Ini tidak mudah. Dalam politik kita masih belum ada kejelasan soal jalur kaderisasi. Yang membuat seseorang terpilih jadi pengurus partai atau kandidat untuk posisi politik baik di legislatif atau eksekutif bukan hal-hal substansial seperti apa kontribusi dia untuk pembangunan masyarakat.

Bahkan partai politik sendiri juga tidak jelas dalam soal kontribusi itu. Partai politik kita sangat pragmatis. Yang dicalonkan adalah orang-orang yang berpotensi menang. Ketika partai berkoalisi dalam pilkada atau pilpres pun kriterianya sama. Tak ada pertimbangan ideologi.

Alasan inilah yang paling cocok untuk menggambarkan Gibran. Kalau dituding bahwa ia menggunakan kekuasaan bapaknya untuk memenangkan kontestasi awal, penilaiannya bisa iya, bisa tidak. Tapi soal kalau ia menggunakan popularitas bapaknya sebagai modal untuk meraih suara, sulit untuk membantahnya. Siapa Gibran kalau ia bukan anak presiden? Apa kontribusi sosial politik dia sebelum ini sehingga ia bisa dinilai layak menjadi Wali Kota Solo?

Tidak sulit untuk menduga bahwa PDIP menetapkan Gibran sebagai calon karena ia semacam kartu truf untuk memenangkan pemilihan Wali Kota Solo. Di hadapan pragmatisme politik seperti itu, segala macam dalil kaderisasi atau kontribusi sangat tidak penting.

Kita sudah melihat berbagai contoh kasus politik dinasti ini. Ada satu keluarga yang anak, istri, ipar, dan sebagainya menjadi pejabat negara. Semuanya, tentu saja, terpilih melalui proses formal yang sah. Parahnya, banyak dari praktik itu berawal dari politik korup, dan berkelanjutan karena terus memelihara praktik korup itu. Apa yang membuat mereka lestari? Pragmatisme tadi. Partai tidak peduli pada soal-soal substansial tadi. Yang penting partai bisa melanggengkan kekuasaan, dengan prinsip pragmatis tadi.

Perdebatan soal boleh-tidaknya kerabat pejabat negara menjadi politikus dan calon pejabat negara hanya akan menjadi debat kusir kalau hanya terpaku pada soal boleh dan tidak boleh saja. Faktanya, di berbagai negara praktik itu biasa terjadi. Itu salah satu dalil pembenar praktik itu.

Persoalan kita yang sebenarnya bukan soal anak siapa menjadi apa. Tapi soal bagaimana partai-partai politik bekerja melalui mekanisme yang lebih substansial. Bagian ini tidak sederhana. Substansi hanya bisa dicapai bila pemilih membuat pertimbangan berbasis pada hal-hal yang substansial. Kenyataannya tidak demikian. Pemilih masih memilih berdasarkan ikatan-ikatan primordial, persepsi yang dibangun atas rekayasa pencitraan, bahkan dengan politik uang.

Jadi, apa boleh buat, praktik politik seperti ini masih akan mendominasi politik kita 20-30 tahun lagi.Mendewasakan pemilih adalah agenda yang sangat penting untuk dilakukan oleh siapa saja yang peduli pada kemajuan Indonesia.

Jumat, 11 Desember 2020

Media Sosial dan Penggiringan Opini


Dulu waktu kuliah saya pernah ikut diskusi buku Noam Chomsky tentang bagaimana media menggiring opini publik. Intinya, media tidak hanya membentuk cara orang berpikir, tapi juga memilihkan apa yang kita pikirkan, dan apa yang tidak perlu kita pikirkan.

Sekarang zaman media sosial. Efek itu lebih dahsyat lagi. Persepsi orang bisa dengan mudah dibangun. Hoax bisa dianggap kebenaran. Kenapa bisa begitu? Itu biarlah orang komunikasi yang menjelaskannya. Saya hanya bisa menyumbangkan pemikiran soal bagaimana membentengi diri kita dari penggiringan.

Resepnya sederhana, tapi tidak mudah. Kuncinya, pilah dengan teliti mana fakta dan mana yang bukan. Contohnya begini. Alex berkata bahwa udara di Jakarta panas. Itu fakta atau bukan? Bukan. Itu persepsi. Panas, dingin, cantik, jelek, dan sebagainya itu adalah persepsi. Faktanya apa? Suhu di Jakarta 35 derajat. 

Fakta adalah sesuatu yang objektif dan terukur. Kita tidak bisa berbeda pendapat soal itu. Suhu udara di suatu titik di Jakarta 35 derajat celcius, siapa pun yang mengukurnya harus sama hasilnya. Kalau berbeda, berarti ada yang salah ukur. 

Kalau ada orang bicara soal sesuatu, segeralah memilahnya. Udara panas. Itu persepsi dia. Berikutnya, adakah dasarnya? Kalau suhu udara 39 derajat celcius, sudah jamak kalau kita katakan bahwa udara panas. Artinya persepsi itu punya dasar. Tapi kalau suhu udara 22 derajat dikatakan panas, kita bisa anggap itu informasi yang keliru.

Apakah semua data itu fakta? Hati-hati. Gambar video itu data. Kalau bukan hasil editan, itu adalah data yang sahih. Tapi ingat, pesan yang disampaikan dengan video tidak serta merta sesuai dengan isi video. Jadi jangan terkecoh. 

Pada waktu kerusuhan di Papua tempo hari beredar video berisi gambar polisi sedang digebuki. Tanpa narasi apa-apa, di tengah situasi rusuh, orang segera menghubungkannya dengan situasi saat itu. Kesimpulan: itu adalah situasi Papua saat itu. Padahal bukan. Itu video kerusuhan beberapa tahun sebelumnya.

Tadi saya lihat video orang-orang berseragam FPI sedang "digorok" dengan golok. Yang posting dan komentar menganggap FPI sedang berlatih menggorong orang. Anggapan itu sepertinya terkait dengan pidato RS tempo hari, soal memenggal kepala orang. Bagaimana saya melihatnya? Berbasis pengalaman saya, kesimpulan saya tentang video itu adalah, itu acara pamer ilmu kebal. Mungkin acara yang diselenggarakan oleh FPI, tapi itu bukan  latihan menggorok orang. Hal seperti itu biasa dilakukan di perguruan silat. Apakah itu ada kaitannya dengan pidato RS tadi? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan video itu diambil.

Nah, salah satu yang sering menyesatkan adalah ketidaktahuan kita soal detil situasi yang tergambar. Tapi otak kita segera mendahului membangun persepsi dan menyimpulkan. Itu bukan karena kita bodoh, tapi otak kita memang cenderung begitu. Karena itu sadari, dan kritiklah kesimpulan yang dibuat otak kita itu. Dalam hal ini sangat penting untuk memakai prinsip "Six Thinking Hat" yang diajarkan Edward de Bono. 

Jadi, kuncinya itu. Ketika kita membuat kesimpulan atas apa yang kita lihat di media sosial, uji kesimpulan itu. Tanya diri kita, apa iya? Apa betul? 

Berbasis pada cara berpikir itu kita bisa menilai banyak hal. Keterangan orang, siapa pun, jangan langsung dianggap fakta. Ada buktinya pun perlu kita kritisi. Bukti selalu disajikan bersama narasi. Jangan serta merta menerima narasi itu. Sangat sering bukti dan narasi tidak nyambung.

Kamis, 19 November 2020

popularitas poster sirkus


Yang pernah belajar ilmu politik, atau setidaknya pernah membaca buku Edwin Diamond tentang upaya pemaksaan kultus yang dibangun melalui poster, pasti mengenal istilah "popularitas poster sirkus". Istilah ini dipakai berdasar pola reklame pada awal abad 20, dimana poster sirkus diarak keliling kota dengan beberapa pemain melakukan atraksi jumpalitan di atas truk sebagai daya tarik. Mereka berusaha membuat kehebohan publik demi pertunjukan yang biasanya bertahan sebulan. Setelah selesai, sirkus berpindah ke kota lain. Poster yang ditempel di tembok-tembok itu lalu dicopot karena telah kadaluwarsa. Diamond menggunakan istilah ini bagi politisi yang terlalu maksi dalam poster visual, tapi mini dalam penguasaan elektoral.

Poster-poster besar itu minggu-minggu lalu sangat jumawa: tidak membayar pajak dan mengancam siapapun yang berani menurunkannya. Publik yang tidak suka terhadap pemandangan ini pasti akan bertanya keberadaan negara. "Poster itu, merasa punya negara dalam negara - sang imam yang maha banner", kata seorang pembicara dalam sebuah Webinar.

Euforia di Bandara, Gadog dan Petamburan itu ternyata sengaja dibiarkan. Ini proses "mengayak" pasir yang perlu kesabaran - pada akhirnya pasir yang halus dan kerikil yang kasar semakin tampak transparan. Banner-banner itu sekarang mulai diturunkan tanpa perlawanan. Zaman berubah cepat. Sirkus telah bubar, dan mungkin bergeser ke kota lain, bisa karena lelah atau momentum yang sudah tidak lagi berpihak.

Sejarah kekuasaan kita memang tidak pernah nyaman dengan postulat caci-maki. Bangsa kita tidak pernah siap dengan ketidaksantunan. Ketika politisasi agama diperkenalkan dengan "brutalitas", yang mendekat kepadanya hanyalah kebodohan, dan yang menolaknya adalah ketentraman.

"Tapi popularitas itu punya logikanya sendiri: pagi anda dewa, siang jadi orang biasa, malam bisa saja terhina," kata sosiolog Kathleen Jamieson.

Paling enak memang jadi orang biasa, bebas tanpa kendala. Memaksa tinggi bisa ditabrak pesawat, terlalu tinggi oksigen menipis, agak rendah bisa disamber layangan. Lebih baik tetap di bumi, penjual kopi dan pangkalan ojek hanya ada di sini. 

#lawanintoleransi
#antiradikalisme
#kontraradikal
.
☕☕☕.
.
.
.
Islah Bahrawi

Rabu, 18 November 2020

KENAPA ANIES DIPANGGIL TAPI YANG DI SOLO "DIBIARIN"?

 


Katanya polisi pilih kasih, padahal ga juga. Malah di daerah laen, ada yg penyelenggara keramaiannya yg seorang pejabat pun kena pasal pidana dan udah jadi tersangka!

Sejauh yg gw pahami, Anies dipanggil polisi karena dugaan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan. Di dalam UU ini ada aturan soal PSBB termasuk sanksi pelanggarannya dan DKI memang masih menerapkan PSBB sampai detik ini. Jadi kalo Anies dipanggil untuk dimintain keterangan, ya itu wajar aja kan?

Tapi kenapa kok rame2 di Pilkada Solo ga gitu?

Di Solo kan memang ga ada PSBB, Walikota Rudi "emoh" alias ga mau niru cara DKI. Jd gimana caranya polisi mau nindak kalo ga ada dasar hukumnya? Ga bisa. Kecuali ada dasar peraturan yg menyatakan pidana bagi pelanggar protkes di Solo. Adakah? Monggo share infonya.

Sementara kalo soal rame2 Pilkada, Bawaslu sendiri juga ga bisa main pidanakan peserta karena apa? Krn emang ga ada aturan soal protkes di UU Pemilu. Gimana mau pidanain pelanggar.

Terus kenapa cuma Anies yg dipanggil?

Ga cuma Anies. Masih inget kasus dangdutan di Tegal oleh Waketu DPRD Tegal September lalu? Kapolsek Tegal itu juga dicopot, sama nasibnya kaya Kapolda Metro Jaya yg baru aja dicopot. Walikotanya juga dipanggil polisi dimintain keterangan, sama kaya Anies sekarang. Dan malah Waketu DPRD, selaku penyelenggara keramaian alias dangdutannya, sekarang udah jd tersangka. Gimana di DKI? Ditunggu aja hasilnya gimana.

Jadi kalo ada yang bilang pemanggilan Anies politis, menurut gw si ga juga. Buktinya daerah laen yg duluan, udah ada yang kena. Justru kalo ada daerah lain yg ada rame2 tp kadanya ga dipanggil, sementara ada dasar hukum pidananya, itulah yg harus kita kritisi.

Deal ya? 😁

[Aldie El Kaezzar]

Selasa, 10 November 2020

Negara Tanpa Wibawa


Jakarta pagi ini, massa dengan atribut ormas Front Pembela Islam dalam jumlah ribuan memenuhi akses dan ruang tunggu bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten, menyambut kepulangan Habib Riziq dari Arab Saudi yang dijadwalkan tiba di tanah air hari ini.

Akses keluar masuk kawasan bandar udara sepenuhnya tertutup bagi kendaraan bermotor, sehingga calon penumpang harus rela berjalan kaki 6 km atau berjejalan di kendaraan-kendaraan operasional bandara, atau harus merogoh kocek antara Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000,- untuk menumpang ojek dadakan. 

Puluhan penerbangan ditunda atau dibatalkan, ribuan penumpang terlantar, kerugian waktu dan finansial belum dapat diperkirakan, namun dipastikan sangat banyak. 

Aparat kepolisian yang harusnya mampu menjamin keamanan dan akses ke fasilitas vital negara seperti Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, terlihat tidak berdaya menghadapi ribuan massa yang berkerumun dan memarkirkan kendaraannya di tengah Jalan Tol Ir. Sedyatmo, yang menjadi akses utama yang menghubungkan bandara dengan Kota Jakarta.

Pemerintah sebagai penjamin ketertiban dan keamanan fasilitas publik, jelas menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi pagi ini, dan pihak yang menimbulkan gangguan harus mendapat sanksi tegas.

A.H.

Senin, 09 November 2020

Orang yang pintar lebih memilih berkarier di luar negeri, kenapa?

Mari kita pahami Brain Drain, fenomena larinya sumber daya manusia dari negara kelahirannya ke negara baru.

Banyak kan orang yang berpendidikan tinggi memilih melepas kewarganegaraannya sebagai WNI (denounce citizenship). Artinya mereka melepas paspor Indonesia dan jadi Warga Negara Asing.

Apakah mereka ini pengkhianat?  Ga sama sekali! Justru pengkhianat bangsa adalah para elit dan mereka yang suka korupsi.

Karena prinsipnya itu kita semua bisa lahir di mana saja. Orang yang menginginkan perubahan di negara-negara Afrika lebih baik mereka jadi skilled migrant ke negara lain aja.

Negara-negara Afrika banyak banget korupsinya, mental inlandernya kental banget di situ. Orang yang pengen berubah diri, jalannya cuma jadi imigran atau jadi pegawai negeri sana.

Pembuat Kebijakan (Policy Maker) adalah orang-orang paling berbahaya di dunia ini. Tidak ada negara yang sempurna, tapi jika diberikan izin tinggal di luar negeri, apakah kamu mau?

Minggu, 08 November 2020

Investasi Naik Namun Penyerapan Tenaga Kerja Turun, Kok Bisa?

 Investasi Naik Namun Penyerapan Tenaga Kerja Turun, Kok Bisa?


Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menyebutkan bahwa besarnya investasi industri jasa, baik dari asing maupun domestik, menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja atau penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan data BKPM, Heri mencatat bahwa porsi investasi di sektor jasa yang merupakan padat modal, tercatat tumbuh signifikan, yakni dari 39,3 persen pada 2015 menjadi 67,7 persen pada periode Januari--September 2020.

"Investasi memang meningkat, tapi penyerapan tenaga kerja menurun, karena lebih banyak masuk ke industri jasa, di mana rendah pada penyerapan tenaga kerja," kata Ahmad Heri dalam webinar yang diselenggarakan INDEF, Kamis.

Sementara itu, investasi pada industri pengolahan atau manufaktur yang merupakan padat karya dan menjadi sektor andalan untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, terlihat menciut, yakni dari 43,3 persen pada 2015 menjadi hanya 20,1 persen pada 2020.

Ada pun berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30-33 persen terhadap PDB, Indonesia menempati peringkat terbesar di Asia Tenggara dari sisi PMTB.

Selain itu, tren investasi langsung, baik asing (FDI) maupun domestik (DDI) mengalami peningkatan, hanya saja tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan.

"Investasinya meningkat tapi semakin kurang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini lah yang harus dijawab oleh Undang -Undang Cipta Kerja," kata dia.

Berdasarkan data BPS, perkembangan pengangguran meningkat sebesar 7,07 persen menjadi 9,77 juta orang pada 2020, dari tahun sebelumnya yang sebanyak 7,10 juta orang.

Jumlah proporsi pekerja sektor informal juga tercatat meningkat dari 55,88 persen tahun 2019, menjadi 60,47 persen tahun 2020 terhadap pekerja formal. Jika pandemi COVID-19 berkepanjangan, tenaga kerja informal akan semakin bertambah mengingat golongan tersebut lebih rentan terhadap gejolak ekonomi.

Akibat pandemi pula, tingkat setengah pengangguran juga meningkat signifikan dari 6,4 persen pada 2019 menjadi 10,19 persen pada 2020.

"Artinya pemerintah saat ini bukan hanya mengurangi pengangguran, tapi juga bagaimana mengurangi setengah manganggur ini tidak menganggur lagi, atau yang jam kerjanya berkurang, kembali normal," kata Ahmad Heri, dikutip Antara.

Video Panas Mirip Gisel Viral, Polisi Mau Nonton Dulu Baru Komentar

  Video Panas Mirip Gisel Viral, Polisi Mau Nonton Dulu Baru Komentar



Jika sudan nonton polisi akan bersikap.

SuaraBatam.id - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya belum tahu video panas Gisel tersebar dan viral. Polisi pun belum bisa berkomentar, katanya mau nonton dulu.

Video panas mirip Gisel atau Gisella Anastasia tengah viral. Suara.com pun kemudian meminta konfirmasi mengenai kasus ini kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

"Saya belum melihat," kata Yusri, saat dihubungi Suara.com, Sabtu (7/11/2020).

Yusri Yunus berjanji akan memberi komentar kepada awak media setelah melihat video itu.

 Video Panas Mirip Gisel Viral, Polisi Mau Nonton Dulu Baru Komentar
Baju yang dipakai Gisella Anastasi (kanan) disebut mirip dengan baju yang dikenakan perempuan mirip Gisel (kiri). [Instagram]

"Nanti saya komentar setelah melihat video itu," tuturnya.

Sebelumnya telah berdedar sebuah video berdurasi 19 detik di mana si perempuan mirip dengan artis Gisella Anastasia, sedang melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki.

Dalam video, perempuan yang mirip Gisella Anastasia mengenakan outer hijau tanpa busana dalaman. Sehingga terlihat jelas bagian dada yang tak disensor.

Sampai saat ini pihak Gisel belum bicara mengenai video tersebut. Beberapa kali dihubungi namun nomor tersebut tidak aktif.

Bagi Gisel kejadian seperti itu bukanlah pertama kalinya. Akhir 2019 lalu dia pernah diterpa isu video seks mirip dirinya. Video seks mirip Gisel juga viral di jagat maya.

Kala itu, Gisel menempuh jalur hukum setelah video adegan syur tersebar di media sosial. Gisel merasa dirugikan karena dituding mirip sebagai pemeran wanita di video syur itu.

link

Selasa, 03 November 2020

Memprediksi Sikap Perancis ke Depan


Perancis itu bukan kita, Indonesia. Kita negara agamis, 95%-99% masyarakat kita anggap agama itu penting. Klo di Perancis anggap agama sama sekali tidak ada holly-nya. 

Jadi, bagi masyarakat mereka agama adalah obyek belaka. Namanya obyek yah tetap aja obyek meskipun si obyek bisa jadi pelaku, tapi dia bukan subyek. 

Kadang malah agama cuma dijadikan penyerta pembicaraan belaka, kadang dijadikan obyek pesakitan. 
 
Buat masyarakat Perancis semua itu biasa aja. Mereka tidak sedang menghina agama tapi memang mereka ndak anggap agama perlu ditempatkan secara terhormat. 

Sejak Aufklärung dan/atau Renaissance, agama itu sudah tamat buat masyarakat Perancis. Sesungguhnya itu berlaku di Eropa, terutama Eropa Utara, tapi Perancis lebih ekstrim dari pada negara-negara Eropa Utara. 
 
Baik ku-share sedikit pengalamanku tentang di Eropa. 

Belasan tahun lalu saat masih mahasiswa praktikum di kota Saarbrücken. Saat jalan-jalan di kota, aku diberi sebuah buku yang bagus dalam sebuah stand di trotoar. 
Saat kubuka ternyata itu Bible. 

Nah, saat sama ada orang Jerman dikasih buku yang sama. Begitu dia lihat itu Bibble, enteng aja di depan yang memberi itu Bibble dimasukin tempat sampah yang ada beberapa meter di depannya. 

Wah, klo aku ra sanggup seperti itu. Bibble yang ada padaku, kubawa pulang. Lalu ada kotak tempat donasi buku maka Bibble tersebut kumasukkan ke kotak Donasi. 
 
Beberapa waktu yang lalu di Hamburg, sekelompok orang Islam (kalau dari atributnya Salafy), imigran Arab kasih-kasih Quran di pinggir jalan. 

Aku sudah tahu itu Quran. Seorang Jerman, entah dia sudah tahu atau belum, bisa jadi dia tidak tahu karena memang ndak pernah lihat Quran. Wajar kadang orang ndak tahu Quran akibat ndak perduli, maka dia terima aja itu pemberian sambil jalan. Saat jalan dia buka itu Quran, sepintas, lalu itu Quran langsung dia buang ke tempat sampah dengan acuh. 
 
Si imigrant Salafy lihat lalu marah dan amat ngamuk. Dia sempat memaki karena kitab sucinya dibuang ke tempat sampah. 

Saat makian keluar, justru orang2 yang dengar “menyalahkan” (dalam bentuk ekspresi ndak senang) ke si muslim yang memaki. 

Bagi mindset orang Jerman selama membuang “sampah” pada tempatnya tidak salah. Tapi memaki orang di depan umum dengan bahasa makian itu bisa masalah. 

Bagiku yang tahu mindset Jerman dan tahu mindset Islam, segera itu Quran dari tempat sampah kuambil, kumasukin tasku, lalu kubawa pergi meninggalkan tempat insiden. Aku ndak mau terlihat terlibat dalam insiden perang mulut tsb, malu ah. 
 
Jadi disini ada 2 mindset yang amat bertentangan: yang Eropa sekularis, mereka ndak anggap agama penting sama sekali sehingga saat buang ke tempat sampah yah santai aja. Jelas itu berangkat dari mindset bahwa agama bukan sesuatu yang penting. Sementara yang Islam anggap agama segala-galanya dan bahkan satu-satunya yang terpenting. 
 
Hanya bagiku sederhana saja: dimana bumi di pijak, disana langit dijunjung. 

Jika di Indonesia atau di Arab misalkan, yah orang Eropa Sekular Liberal itu harus beri hormat dan beri respect pada nilai local wisdom yang ada dimana dia berada. 

Tapi saat di Eropa maka orang agama yang menyesuaikan dengan value mereka yang anggap agama tidak penting. 

Jadi, misalkan mereka buang Bibble atau Quran ke tempat sampah yo ojo diamuk toh. Dimaklumi wae, lalu diambil aja kitab suci tsb untuk kita simpan dan pastikan jangan jatuh lagi ke tangan seperti mereka: iso sakit hati nantinya. 
 
Nah, masalahnya bagaimana jika umat Islam ndak terima dengan apa yang dilakukan oleh Perancis. 

Klo menurutku Perancis ra bakal merubah valuenya. Dia akan tetap seperti itu di negaranya. Bagi mereka itu negaranya maka mereka ndak akan merubahnya. Mereka ra perduli umat Islam marah-marah. Itu feeling-ku tentang Perancis. 
 
Terus bagaimana jika Umat Islam melakukan teror diulangi lagi seperti pemenggalan kemarin. 

Ini kejadian yang ke-3 kalinya  yaitu pertama saat serangan langsung ke Kantor Charlie Hebdo, lalu saat guru dipenggal, lalu kemarin saat gereja diserang dan ada yang dipenggal. 

Menurutku: Perancis akan membalasnya menekan imigran muslim yang dia anggap radikal. Amat mungkin mesjid-mesjid akan makin diawasi. Para pengkotbah agama akan diawasi, dll. Perancis ndak akan mengalah menurutku. 
 
Bagaimana dengan Eropa lain, jika serangan teror seperti pemenggalan TIDAK terulang lagi di Perancis, atau jika TIDAK ada serangan mematikan lagi maka Eropa yang lain akan diam saja terhadap apa yang dilakukan Perancis. Tapi jika ada serangan mematikan terjadi lagi, maka Eropa lain akan dibelakang Perancis menjadikan Islam sebagai « common enemy ». 
 
Nah, itu situasinya. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana reaksi Umat Islam dalam sikapi ini. 

Apakah ke depankan (1) dialog persahabatan dengan Perancis dan Barat, 

atau kah (2) lawan Perancis dfengan Boykott misalkan sehingga Perancis mau rubah sikapnya, 

atau (3) ajak Perancis dan Barat adu diskursus dan dialektika tentang agama, 

atau (4) terror dibalas terror, 

atau (5) malah umat Islam diam saja dan anggap selama di Perancis itu akan jadi urusan Perancis. 
 
No (1), (2) dan (3) itu yang elegant untuk membentuk “kompromi social” baru. Meskipun aku ndak yakin Perancis yang begitu PeDe tunduk mau kompromi, atau malah Perancis yang mendominasi. 

No (4) kayaknya ini yang bakal terjadi. 

(5) Kayaknya ini yang menjadi akhir cerita. Pada akhirnya umat Islam dunia akan menerima sikap Perancis seperti agama Kristen juga menerima sikap Perancis.
 
Bagaimana jika no (4) terjadi? Jika ini terjadi, tampaknya Umat Islam akan menderita. 
 
Kita lihat fakta telanjang, terhadap Israel (yang kecil mungil liliput saja) saja umat Islam tidak berdaya. Negara-negara Islam Arab sekarang mulai memilih untuk duduk bersama dengan Israel. 

Kita di Indonesia bisa ndak paham kenapa kok mau2nya negara-negara Arab yang kita bela saat bermusuhan dengan Israel, justru mereka duluan yang memutuskan berteman dengan Israel. Hanya persoalan seperti ini memang tidak mudah diterima secara hati. Ini ada itung-itungan rasionalnya. 
 
Jika umat Islam konflik dengan Perancis, maka harus diingat saat ini umat Islam itu tidak cuma bermasalah dengan Perancis. 

Di Eropa secara umum punya masalah. Di Amerika juga punya masalah. Di India juga punya masalah. Di Cina juga punya masalah. Di Indo-China (Asia Tenggara termasuk Phipilina) juga punya masalah. Di Rusia (Chechnya) dulu pernah punya masalah. 

Ini situasi yang amat tidak nyaman buat umat Islam.  Cilakanya justru di Timteng tempat Hostnya umat Islam justru disana pula masalah besar berada. 
 
Berangkat dari itu lah maka Perancis yang Pede dengan tradisi Renaissance dan Aufklärung-nya, akan tetap PeDe mempertahankan itu. 

Feelingku Perancis tidak akan mengubah sikapnya tentang Kebebasan Sekularis. Yang dilakukan Perancis dalam waktu dekat akan meng-ekspos secara terbuka proses pengadilan pada para keluarga atau mereka yang terlibat membantu pemenggalan. 
 
Lalu media-media Perancis dan Barat akan memberitakan secara detail. Di-blejeti secara detail kehidupan value imigran yang notabene muslim dan attitude keagamaan keluarga dan pihak2 yang mendukung si pemenggal, dari sisi dark side. 

Lalu akan terbangun ToMA (Top of Mind Awarness) di seluruh dunia tentang kebarbaran dan kebiadaban itu.  Saat sama Cina misalkan akan gunakan momentum ini untuk memberikan pukulan akhir Uighur untuk dieliminasi. 
 
Bagaimana dengan Turki? Jika Erdogan turun dari jabatan (dan peluang turunnya amat tinggi), lalu yang naik ke pemerintahan misalkan oposisi saat ini, maka Turki akan ke barat. 

Turki dan Eropa akan  ngekek-ngekek berakrab ria. Itu akan sama dengan saat ini Arab ngekek-ngekek dengan Israel. Perancis dan Eropa amat sangat tahu itu. Saat sama mereka amat PeDe dengan value Sekular dan Libertinya. 

Jadi, yah kita nikmati saja mungkin ke depannya akan lebih panas. Buka hati seluas samudera sehingga jenengan tetap tenang terhadap hal ini. Semoga semua akan berakhir baik...
 
#dariTepianLembahSungaiRheinRuhr

Ditulis oleh: Ferizal Ramli